MANUNGSA — Setiap 1 Mei, jalan-jalan di ibu kota dan kota-kota besar di Indonesia dipenuhi oleh lautan massa yang menuntut keadilan. May Day atau Hari Buruh Internasional, menjadi momen di mana pekerja dari berbagai sektor bersuara menentang ketidakadilan sistem ketenagakerjaan. Tahun 2025, aksi ini kembali digelar—sekitar 200 ribu buruh akan memadati Monas, Jakarta, sementara puluhan ribu lainnya turun ke jalan di 30 provinsi.
Namun, dibalik gegap gempita aksi tersebut, tersimpan kisah pilu yang tak kunjung berubah dari tahun ke tahun. Upah tak layak, ancaman PHK sepihak, eksploitasi pekerja, dan minimnya perlindungan hukum masih menajdi masalah struktural yang membelenggu buruh Indonesia.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan bahwa Hari Buruh tahun ini akan menyuarakan enam tuntutan utama, yaitu:
Tuntutan yang Berulang
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangan persnya, menegaskan enam tuntutan utama yang diusung para buruh tahun ini:
- Penghapusan sistem outsourcing, yang menyebabkan buruh kehilangan kepastian kerja.
- Penetapan upah layak, yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup riil.
- Pembentukan Satgas PHK, sebagai perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak.
- Revisi UU Ketenagakerjaan, karena dinilai masih berat sebelah terhadap pemilik modal.
- Perlindungan hukum untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT).
- Pemanfaatan aset hasil korupsi untuk program kesejahteraan buruh.
Dikutip dari ANTARA news, Said Iqbal mengatakan bahwa “May Day bukan tentang libur kaum buruh, May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh,”
Sementara itu, kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam aksi di Monas tahun ini menimbulkan beragam reaksi. Meski dianggap sebagai sinyal terbukanya kanal dialog, banyak kalangan buruh masih meragukan komitmen pemerintah dalam merespons tuntutan mereka secara konkret.
Ketimpangan Upah dan Biaya Hidup
Di tingkat provinsi, disparitas antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kebutuhan hidup menjadi masalah besar. Di DKI Jakarta, UMP tahun 2025 sebesar Rp. 5.396.761, sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan hidup layak untuk keluarga kecil bisa mencapai Rp7–8 juta per bulan.
Karena tekanan ekonomi tersebut, banyak buruh terpaksa bekerja lembur. Namun, menurut Komnas Perempuan, lembur sering kali tidak dihitung dan dibayar sesuai aturan.
Ancaman Outsourcing dan PHK Sepihak
Sistem outsourcing menjadi sumber keresahan utama buruh kontrak. Status kerja yang tidak tetap membuat buruh bisa di-PHK sewaktu-waktu tanpa pesangon yang layak. Proses hukum yang panjang dan mahal membuat mayoritas buruh akhirnya pasrah.
PRT: Tenaga yang Dilupakan Regulasi
Kondisi pekerja rumah tangga (PRT) juga tak kalah memprihatinkan. Hingga saat ini, RUU Perlindungan PRT masih mangkrak. Sementara itu, data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menunjukkan lebih dari 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang tahun 2018–2023, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga penahanan upah.
Ketua JALA PRT, Lita Anggraini, menegaskan bahwa tanpa regulasi, PRT akan terus menjadi kelompok paling rentan di dunia kerja.
May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momen kolektif di mana jutaan buruh menunjukkan bahwa mereka masih bertahan, meski dengan penghasilan tak layak, tanpa jaminan kerja, dan dalam sistem hukum yang berat sebelah.
Selama negara belum menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama, lautan massa akan terus turun ke jalan setiap 1 Mei. Mereka datang bukan untuk merayakan, tetapi untuk mengingatkan bahwa keadilan sosial masih menjadi janji yang belum ditepati.
Baca juga: Inovasi Hijau: Peran Startup Sosial Dalam Menjawab Tantangan Limbah
Referensi:
- Antara News. (2025). Said Iqbal: May Day momentum perjuangkan isu kaum buruh
- Kompas. (2025). 6 Tuntutan May Day 2025: Buruh Akan Minta Prabowo Outsourcing hingga Rampas Aset Koruptor.
- Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT.